Bekasi – Masalah dugaan pemotongan dana operasional TPS di Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, terus berlanjut.
Anggota KPPS TPS 65, Kukuh Prakoso, mendesak KPUD Kabupaten Bekasi, mengganti Ketua PPS Desa Sumberjaya.
Pasalnya, PPS Sumberjaya sudah berani mempermainkan anggaran penyelenggaraan Pemilu 2024 dengan diduga memangkas uang operasional TPS sebesar Rp 510.000 per-TPS.
“Saya meminta pimpinan PPS Sumberjaya diganti dan seluruh anggaran PPS diaudit, ini kejahatan yang sangat-sangat berat, yang dimainkan dana operasional PPS, dimana dana itu untuk mensukseskan Pemilu 2024,” desak Kukuh Prakoso, Minggu (18/2/2024).
Kukuh menyebut, anggaran yang diduga disunat itu merupakan ujung tombak kesuksesan Pemilu 2024. Karena menurutnya, dana itu sejatinya digunakan untuk pembelian dan pembayaran keperluan dimasing-masing TPS.
“Kita butuh makan, butuh perlengkapan seperti penggandaan berkas-berkas, sewa tenda, kursi, meja dan lainnya, itu duit buat bayar pakai duit siapa kalau bukan dari dana operasional TPS,” geram Kukuh.
Maka dari itu, Kukuh mendesak KPUD Kabupaten Bekasi berani mengambil tindakan tegas dengan mencopot Ketua PPS Desa Sumberjaya.
“Kita lihat saja bagaimana ketegasan Ketua KPUD dalam menyikapi masalah ini, kalau memang tegas berani, KPUD copot dan periksa semua PPS Sumberjaya,” tandasnya.
Ramai diberitakan, sebelumnya para KPPS masing-masing TPS hanya menerima anggaran operasional sebesar Rp 3.908.000. Padahal, uang operasional yang sudah ditetapkan besarannya mencapai Rp 4.418.000.
Atas kejadian itu, para KPPS se-Desa Sumberjaya berniat untuk melakukan aksi dengan mengepung Skretariat PPS Desa Sumberjaya. ***
